Pasca penetapan Jokowi – Ma’ruf sebagai Presiden dan Wkil Presiden RI 2019 – 2024, semua pihak memperkuat konsolidasi, membangun platform politik dan berupaya mengail empati. Semua profesi tanpa kecuali menyusun porto folio akademik setinggi tingginya, kontribusi nyata dalam sejarah pembangunan Bangsa serta rekam jejak empirik komprehensif sebaik baiknya agar profesi yang dimiliki bisa menduduki jabatan politis tertinggi di masing - masing lembaga dan kementerian.
Ya, jelas sudah kini siapa yang akan menjadi nakhoda kapal bernama Indonesia untuk perjalanan lima tahun ke depan.
Bagaimana dengan profesi Rimbawan ? Profesi yang –konon- secara akademik dipandang memliki kompetensi paling sahih dalam mengelola hutan, dan karenanya paling sah untuk memegang jabatan Manggala 1. Profesi yang secara empirik –dinilai- memiliki rekam jejak paling valid untuk memegang tongkat komando kepemimpinan Kementerian Kehutanan yang kini sudah bersalin rupa menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua nomenklatur berbeda yang disatukan dan sampai hari ini belum tuntas dan melebur secara kafah, sehingga meningkatkan tugas dan tanggung jawab dalam menggerakkan roda perekonomian, menjaga tata air dan keanekaragaman hayati serta menjadi bagian integral kelangsungan kehidupan masyarakat adat dan masyarakat setempat.
Alih alih menjadi sebuah lembaga baru yang solid sebagaimana harapan awal, yang terjadi secara kasat mata adalah kompetisi para pemegang profesi kehutanan dan lingkungan untuk menduduki tampuk tertinggi kelembagaan sektoral tersebut, dengan masing masing gerbong strategis politik, ekonomi dan sosialnya.
Bagaimana realitas peran dan kontribusi profesi Rimbawan ? Potret Rimbawan ternyata tidak segegap gempita masa lalunya, yang konon dinilai memiliki jiwa korsa sangat kokoh, kompetensi dalam menghasilkan PDB yang signifikan, serta piawai membangun industrialisasi dengan seluruh multipier effect-nya : Penyerapan tenaga kerja dan peluang berusaha. Termasuk menjadi pionir pembukaan wilayah hutan di berbagai pedalaman belantara, hingga secara sosial politik berhasil mengintegrasikan komunitas lokal dan pendatang melalui akulturisasi bingkai pengusahaan hutan dan industrialisasi kehutanan.
Hari ini, Rimbawan diliputi berbagai situasi anomali bahkan paradoks. Korsanya rapuh bahkan terancam runtuh. Sebagian besar Rimbawan terjebak pada politik rendah dengan pendekatan identitas yang sangat dominan. Sehingga Rimbawan justru sangat mudah menghamba dan menjadi sub ordinat profesi lain. Sementara kompetensi akademiknya kian diragukan profesi lain karena segala teori dan konsep pengelolaan hutan justru berujung pada fakta fakta deforestasi, degradasi hutan, konflik berkepanjangan, dan semua dampak negatipnya terhadap ekosistem wilayah bahkan pulau.
Peran dan kontribusi Rimbawan di masa lalu digugat para pihak. Dari kondisi menjadi tulang punggung alias backbone bagi pertumbuhan ekonomi, kini hanya bisa menyumbang porsi PDB sangat kecil yang bisa diabaikan bahkan seringkali minus, sehingga tidak memiliki legitimasi untuk mengatakan bahwa bumi tanpa hutan kiamat yang sama artinya Negara tanpa profesi Rimbawan akan ambruk. Kenyataannya tidak demikian. Dan semua klaim Rimbawan dianggap tak lebih hanya mitos - mitos belaka.
Bahkan dewasa ini Rimbawan dan kehutanannya distigma buruk sebagai musuh bersama. Penghambat laju pembangunan sektor lain yang berbasis lahan, di mata Pemda pun dicatat abai terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Pendek kata, sang Rimbawan jauh panggang dari api amanat konstitusi yang memiliki visi melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat. Gugatan para politisi dan publik terhadap profesi Rimbawan sungguh paradoks : Rimbawan makin banyak, hutan malah makin rusak. Masyarakat sekitar hutan pun kian miskin dan kian terpinggirkan.
Sedih ? Pasti. Marah ? Jelas. Tidak terima ? Wajar.
Lalu, untuk apa semua rasa itu ? Apa yang bisa dan wajib diperbuat sang Rimbawan ? Hanya meratapi nasib buruk atau mengutuk semua situasi yang kini sudah terjadi ini. Benarkah sang Rimbawan sudah tidak bernilai dan berharga lagi ? Benarkah Kementerian Kehutanan yang menjadi symbol eksistensi Rimbawan tidak lagi diperlukan dan karenanya layak digabung menjadi subordinat kementerian atau lembaga lain ?
Satu jawaban sederhana bahwa Rimbawan masih diperlukan dan dirindukan. Faktanya, tanpa Rimbawan, lima tahun ke depan Indonesia tidak akan eksis. Tanpa Rimbawan, Indonesia akan kehilangan kendali.
Mengapa ?
Karena, nasib Indonesia lima tahun ke depan tergantung pada seorang Rimbawan. Ya, Rimbawan bernama Joko Widodo.
Pertanyaannya, apakah sang Presiden RI dua periode itu merasa sebagai seorang Rimbawan. Atau setidaknya menjadi bagian komunitas Rimbawan ? Ataukah, paradoks Rimbawan kembali menemukan bukti paling sahihnya. Anomali dan paradoksal Rimbawan ?
Betapa tidak. Tatkala, terjadi fenomena pahit kehutanan hilang dari percaturan dan peta politik Indonesia, itu justru terjadi pada saat Indonesia dipimpin oleh seorang Rimbawan.
Dan, itu mungkin bukan sesuatu yang mustahil terjadi karena sampai hari ini tidak seorang Rimbawan pun dengan organisasi profesinya maupun kedekatan individu mampu melunakkan hatinya. Tidak ada Rimbawan yang mampu meyakinkan dan mempengaruhi visi kehutanan sang Presiden RI. Tidak pula mampu membangun empatinya.
Sungguh sangat Ironis, ketika hari - hari belakangan ini semua pemegang profesi Rimbawan mengalami kegagapan dan kegelisahan. Seakan akan tinggal menunggu saat ajal tiba waktunya.
Dan… pada ahirnya bila itu semua memang akan menjadi kenyataan, maka sempurnalah KEKALAHAN SANG RIMBAWAN. Seorang Rimbawan yang telah meninggalkan LEGACY… Ya, legacy berupa hilang dan terpinggirkannya profesi Sang Rimbawan dalam peta politik dan pembangunan nasional di tangan seorang rimbawan.
Comments
Post a Comment